Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga saat ini terus dilakukan Pemda Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (PPPAPPKB). Hal ini juga ditegaskan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, kesetaraan gender juga menjadi fokus pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.
“Dari sisi regulasi kita sudah mengupayakan dari semua ini, mulai dari perda dan Keputusan Gubernur. Kita juga telah membuat MoU lintas sektor, baik dengan Menkumham, BMA dan Polda Bengkulu,” ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai terima Audiensi WCC Cahaya Perempuan dan Kedutaan Indonesia-Australia Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Senin, (18/02).
Lanjut Rohidin Mersyah, terhadap realisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini di lapangan, menurut Rohidin Mersyah memerlukan kerjasama semua pihak.
Selain itu, juga perlu dibentuknya Satgas Perlinduangan Perempuan dan Anak di tingkat desa dari kalangan anak muda, karena dengan keberadaan mereka, remaja yang ada di desa akan lebih care atas keberadaan mereka.
Terkait adanya rencana pembentukan Satgas di tingkat Desa yang rencananya dibiayai dari anggaran dana desa, menurut Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Bengkulu Tety Sumeri hal ini sangat tepat. Terlebih jelas komunitas masyarakat setempat menjadi wadah utama program satgas ini.
“Yang perlu dipastikan dengan diluncurkannya satgas ini, bagaimana bisa bekerja secara efektif, juga supporting sumberdaya dan anggaran serta sifatnya harus juga berekelanjutan,” ujarnya.