Category: Uncategorized

Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan penguatan sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu dengan DP3APPKB Kabupaten Bengkulu Selatan. Fokus utama pembahasan adalah optimalisasi pengelolaan data terpilah serta implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah. PELAKSANAAN KEGIATANHari/Tanggal: Selasa, 23 Juni 2026Tempat: Kantor DP3APPKB Provinsi BengkuluPihak Penerima:Ibu Nehlawati, S.Sos (Kepala Bidang Data dan PUG DP3APPKB Provinsi Bengkulu), mewakili Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu (Ibu Ns. Gusti Miniarti, S.Kep, M.H.).Pihak Tamu: Perwakilan Dinas P3APPKB Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa poin strategis sebagai berikut: Diskusi mendalam mengenai percepatan implementasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan.Pentingnya penguatan kapasitas Pokja PUG untuk memastikan program pembangunan di daerah benar-benar memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Evaluasi Kendala Lapangan yaituIdentifikasi hambatan administratif dan teknis yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemenuhan indikator kinerja bidang data dan PUG.DP3APPKB Provinsi memberikan arahan teknis serta pendampingan berkelanjutan guna meningkatkan skor Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Siaran Pers Nomor: B-204/SETMEN/HM.02.04/5/2026 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mendorong penguatan kesehatan perempuan sebagai fondasi penting dalam membangun keluarga yang sehat dan bangsa yang kuat. Menurut Menteri PPPA, perempuan harus memperoleh akses kesehatan yang setara karena memiliki peran strategis sebagai pilar kesehatan keluarga, sekaligus melahirkan dan membesarkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. “Perempuan harus mendapatkan akses kesehatan setara, karena mereka adalah pilar kesehatan keluarga. Perempuan akan melahirkan dan membesarkan generasi masa depan yang sehat. Kalau perempuan Indonesia sehat, maka bangsanya akan kuat,” kata Menteri PPPA pada kegiatan Selamatkan Perempuan Indonesia (SPRIN) Padel Tournament di Jakarta (14/5). Meski begitu, Menteri PPPA mengakui kesehatan perempuan masih mengalami banyak tantangan. Angka kematian ibu (AKI) dan kematian akibat kanker serviks masih tinggi. Oleh karenanya, intervensi yang dilakukan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan perlu melibatkan bebagai kelompok masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya melalui keterlibatan POGI. “Saya menyampaikan apresiasi kepada POGI yang selama ini berada di garis depan dalam menjaga kesehatan perempuan Indonesia. Para dokter kandungan dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai pendidik, advokat kesehatan perempuan, pelindung hak-hak perempuan, sekaligus agen perubahan sosial di tengah masyarakat,” ujar Menteri PPPA. Dalam kegiatan SPRIN Padel Tournament, para peserta diajak bermain padel bersama keluarga. Menteri PPPA turut bermain padel bersama suami dan anaknya. Menurut Menteri PPPA, olahraga menjadi ilustrasi nyata bahwa menjaga kesehatan perempuan membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya menjaga kesehatan tidak dapat dibebankan kepada perempuan semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, khususnya suami dan anak-anak. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga meluncurkan Youth Sprinter atau duta gerakan SPRIN yang diwakili oleh 10 orang pelajar, terdiri dari lima siswa dan lima siswi. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya memperluas sosialisasi program Selamatkan Perempuan Indonesia, khususnya yang menyasar pada edukasi pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin HPV gratis mulai usia 12 tahun. Menurut Menteri PPPA, keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai kesehatan perempuan dan kesehatan reproduksi. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan berhasil meraih Juara 1 pada SPRIN Padel Tournament. Usai menerima penghargaan, Wamen PPPA menegaskan bahwa kampanye SPRIN merupakan upaya preventif untuk mendorong perempuan lebih aktif berolahraga, menjaga kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini penyakit pada perempuan. “Perempuan harus berani bergerak dan percaya bahwa kesehatan reproduksi merupakan hak setiap perempuan. Kesadaran untuk menjaga kesehatan perlu dimulai sejak dini, termasuk melalui kebiasaan hidup sehat dan aktif berolahraga, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemerintah bersinergi dengan POGI untuk membangun kesadaran tersebut, karena ketika kita mengedukasi seorang perempuan, sesungguhnya kita sedang mengedukasi sebuah generasi,” kata Wamen PPPA. Ketua Umum Pengurus Pusat POGI, Budi Wiweko menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemen PPPA dalam meningkatkan kesehatan perempuan. Gerakan ini diharapkan menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui tiga pilar utama, yaitu peningkatan kesadaran publik, pelayanan komprehensif, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (PPKTP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu, melaksanakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi. Acara yang berlangsung di Aula Merah Putih Pemda Provinsi Bengkulu pada Selasa (21/4/2026) dalam rangka Peringatan Hari Kartini ke-147 dengan tema semangat kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender, memperkuat kepemimpinan, dan melindungi perempuan dari kekerasan.‎‎Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bengkulu, Ny. Hj. Khairunnisa Helmi, S.E., M.M. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa semangat Kartini harus menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan di Bumi Merah Putih. Adapun Narasumber dari Kegiatan ini dari Ketua TP. PKK, Ketua DWP dan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu.‎‎Peserta dari kegiatan dari OPD Terkait, Perwakilan Organisasi Perempuan, Perwakilan Pengusaha Hotel dan Tempat Wisata serta DP3APPKB Kabupaten / Kota. Dalam kegiatan ini kita mengingat kembali akan perjuangan Ibu R. A. Kartini yang mana telah memperjuangkan kaum perempuan untuk maju serta dalam kegiatan ini juga ada Pemberian bantuan kepada janda/lansia perwakilan dari Kota Bengkulu, semua peserta mengenakan busana Kebaya Kartini.‎‎Melalui peringatan Hari Kartini ke-147 ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap semangat emansipasi yang diperjuangkan R.A. Kartini dapat diimplementasikan melalui aksi nyata, yakni dengan hadirnya lembaga layanan yang responsif, transparan, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh perempuan di Provinsi Bengkulu.

Siaran Pers Nomor: B-111/SETMEN/HM.02.04/3/2026 Makassar (27/3) — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan merupakan aktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan motor penggerak kewirausahaan nasional sekaligus mencetak pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI yang mengangkat tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh” dan dirangkaikan dengan halalbihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan pada 26 Maret 2026. “Perempuan pada dasarnya adalah manajer dalam keluarga, mengelola kebutuhan hingga menjaga keberlangsungan rumah tangga. Namun peran ini belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari ekonomi produktif. Karena itu, negara perlu memastikan perempuan memiliki akses, kesempatan, dan dukungan untuk menjadi pelaku utama dalam penguatan ekonomi,” tegas Wamen PPPA dalam Sesi Diskusi “Success Story” dan Forum Investasi. Lebih lanjut Wamen PPPA menambahkan bahwa Kementerian PPPA terus mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pertanian, tidak hanya ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha dan kemandirian ekonomi perempuan. Program ini diharapkan mampu mendorong perempuan harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Menurutnya, penguatan ekonomi perempuan tidak dapat dilepaskan dari akses terhadap sumber daya, termasuk lahan, pendampingan, serta keterlibatan dalam program pembangunan di tingkat desa. Dengan jumlah perempuan sebagai hampir separuh populasi menjadi faktor penentu ekonomi inklusif, peran perempuan menjadi kunci dalam mendukung terwujudnya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya penguatan sektor pangan dan hilirisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wamen PPPA menegaskan bahwa transformasi sektor pangan perlu diiringi peningkatan peran perempuan agar manfaatnya merata hingga keluarga. Menurutnya, penguatan sektor pangan tidak akan optimal tanpa keterlibatan aktif perempuan. “Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, kami optimistis perempuan Indonesia akan semakin berperan sebagai motor penggerak ekonomi keluarga dan bangsa. Pemberdayaan perempuan adalah investasi strategis untuk membangun ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” tutup Wamen PPPA. BIRO HUMAS DAN UMUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id

Siaran Pers Nomor: B- 117/SETMEN/HM.02.04/03/2026 J Jakarta (29/3) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendukung penuh upaya pelindungan anak di ruang digital melalui kebijakan pembatasan akses media sosial yang disesuaikan dengan tahapan usia dan kapasitas anak. Dukungan tersebut sejalan dengan mulai diberlakukannya pengaturan kepemilikan akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun sejak 28 Maret 2026, sebagai bagian dari penguatan pelindungan anak di ruang digital melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). “Pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan anak di ruang digital secara holistik, efektif dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kami melihat bahwa penggunaan sosial media yang tidak tepat pada anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang mereka mulai dari adiksi, gangguan kesehatan mental hingga risiko kekerasan berbasis digital. Oleh karenanya, Kemen PPPA bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan pemangku kepentingan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun sesuai dengan mandat PP TUNAS,” kata Menteri PPPA. Menteri PPPA menegaskan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut difokuskan pada aspek pelindungan anak, termasuk memastikan hak-hak anak di ruang digital tetap terjaga dan terpenuhi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. “Bagi kami, kebijakan ini bukan sekadar soal pembatasan akses, tetapi bentuk ikhtiar bersama untuk memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal anak. Karena itu, kami juga mendorong platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perlindungan anak di ruang digital,” ujar Menteri PPPA. Menteri PPPA mengimbau orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pendampingan penggunaan media sosial oleh anak. Orang tua dan support system diharapkan hadir tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pemahaman tentang risiko di ruang digital, serta membimbing anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. BIRO HUMAS DAN UMUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id