Day: January 16, 2025

Sinergi Kemen PPPA dan Kemensos Atasi Permasalahan Perempuan dan Anak Siaran Pers Nomor: B-  7/SETMEN/HM.02.04/01/2025 Jakarta (14/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi didampingi Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Pertemuan membahas sinergi dan kolaborasi yang akan dilakukan Kemen PPPA dan Kemensos terkait program untuk mendukung pencegahan kekerasan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Menteri PPPA menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam mengatasi isu-isu perempuan dan anak. “Kami akan melakukan kerja bersama untuk memetakan kondisi di lapangan, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak untuk kita selesaikan bersama-sama,” ujar Menteri PPPA. Menteri PPPA menjelaskan pihaknya membangun sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan Kementerian Sosial karena banyak hal, program, dan kebijakan dari Kementerian Sosial yang beririsan dengan program Kemen PPPA. Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim dan mekanisme kerja untuk bekerja bersama menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut perempuan dan anak. Menteri PPPA menyampaikan tiga program prioritas Kemen PPPA, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan Fungsi Call Center SAPA 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa. Ruang Bersama Indonesia (RBI) dirancang sebagai wadah kolaborasi antar-kementerian berbasis desa. Program ini melanjutkan inisiatif desa/kelurahan ramah perempuan dan anak, dengan fokus pada penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.“Untuk itu, kami berharap Kementerian Sosial melalui program-programnya dapat bersinergi di dalam Ruang Bersama Indonesia,” ujar Menteri PPPA. Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan menitikberatkan pada pentingnya dukungan pasca-penanganan untuk korban kekerasan. “Saat ini Kemensos memiliki rumah aman yang memberikan layanan perlindungan bagi korban kekerasan. Kami berharap setelah mereka keluar dari rumah aman, layanan-layanan dari program Kemensos dapat terus mendukung pemberdayaan korban agar mereka dapat bangkit dan mandiri. Sinergi ini sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan perlindungan,” ujar Wakil Menteri PPPA. Wakil Menteri PPPA menyampaikan pihaknya ingin memastikan perempuan dan anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang utuh, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus. Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan mekanisme yang efektif dan berdampak nyata.Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan komitmen Kemensos untuk mengintegrasikan program-program pemberdayaan perempuan ke dalam RBI. “Kami memiliki lebih dari 120 ribu relawan, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang siap bekerja sama. Setiap program dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menteri Sosial.Ia menjelaskan dari total anggaran Kemensos sebesar 8 triliun, 80% dialokasikan untuk jaminan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan dukungan bagi BPJS Kesehatan. Mekanisme kerja akan diperkuat untuk menangani berbagai kasus sosial, seperti kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan rehabilitasi korban.“Nantinya kami akan menuangkan dan menandatangani kesepakatan tersebut dalam nota kesepahaman (MoU) untuk mempererat kerjasama kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami perempuan dan anak,” tutup Menteri Sosial. BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id

Wamen PPPA Dorong Kolaborasi Wujudkan Infrastruktur Ramah Perempuan dan Anak Siaran Pers Nomor: B-8/SETMEN/HM.02.04/1/2025 Jakarta (15/1) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia (PMK), Pratikno dalam audiensi bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (14/1). Dalam kesempatan tersebut, Wamen PPPA mendorong kolaborasi kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah terhadap perempuan dan anak. “Kami berharap berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama fasilitas publik dapat mengedepankan pemenuhan hak perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan lainnya, seperti disabilitas dan lansia. Setiap perencanaan pembangunan infrastruktur kiranya dapat mempertimbangkan juga penyediaan community center, seperti memperbanyak ruang olahraga, ruang bermain anak, tempat pejalan kaki, hingga penghijauan. Salah satunya dapat kita sinergikan melalui Ruang Bersama Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” tutur Wamen PPPA. Pada 22 Desember 2024, Kemen PPPA telah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia di 6 (enam) titik pilot project, yaitu Kampung Jimpitan, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK menyebutkan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kemenko PMK terkait pembangunan sumber daya manusia yang unggul sangat dipengaruhi oleh aspek infrastruktur. Oleh karena itu, pihaknya akan segera membangun sinergi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk menyelesaikan berbagai isu, seperti bencana alam, stunting, sanitasi, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, hingga pemenuhan hak anak. “Mohon kiranya di dalam program kerja 2025 beberapa agenda pembangunan sumber daya manusia unggul mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mulai dari sanitasi, air bersih, termasuk Ruang Bersama Indonesia yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat,” ujar Menko PMK. Lebih lanjut, Menko PMK mendorong dukungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait pembangunan sumber daya unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kami menyadari selain dukungan infrastruktur, ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi sangat penting, bukan hanya pusat tetapi pemerintah daerah sampai ke level desa juga harus bersama-sama menuntaskan permasalahan-permasalahan ini (stunting, sanitasi, kebencanaan, pembangunan keluarga, dan lain sebagainya),” tutur Menko PMK. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program kerja kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, termasuk program Ruang Bersama Indonesia. Menurut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, semangat pemerintah dalam menghadirkan Ruang Bersama Indonesia merupakan hal positif dan dapat membangun ekosistem yang baik. Pasalnya, Ruang Bersama Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak, tetapi juga meningkatkan pemberdayaannya. “Kami menerima kunjungan kehormatan sekaligus kunjungan kerja untuk berkoordinasi dari Bapak Menko PMK beserta sejumlah menteri dan wakil menteri. Agenda hari ini terkait dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK. Kami juga membicarakan bagaimana ke depan ada Ruang Bersama Indonesia yang semakin hijau, sehat, ramah bagi perempuan, anak, keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia. Kita harapkan dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap mereka bisa menciptakan kehidupan lebih baik lagi,” pungkas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.     BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id