Day: May 28, 2024

Dalam pertemuan High-Level Policy Dialogue on Women and The Economy (HLPDWE) APEC 2024 yang diadakan di Arequipa, Peru, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menegaskan komitmen negara dalam memberdayakan perempuan dan anak perempuan di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika). Tema yang diangkat pada dialog kebijakan tahun ini adalah “Attracting women and girls to STEM: Empowering them with the technology and skills necessary for a better future”, dinilai sangat relevan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia saat ini.   Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Indra Gunawan, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Peru atas penyelenggaraan forum antar anggota ekonomi Asia-Pasifik yang mengangkat isu yang sangat strategis dan aktual. “kita telah menyaksikan bersama, begitu pesatnya perubahan teknologi dan inovasi selama pre-post Pandemi COVID-19, dan bagaimana hal itu sangat bermanfaat bagi kemanusiaan, tak terkecuali perempuan dan anak”, tegas Indra. Namun faktanya, perempuan masih menjadi kelompok yang tertinggal dalam akses, kontrol, dan manfaat terhadapat teknologi dan inovasi.               Dalam forum yang dihadiri oleh para pejabat tinggi ekonomi APEC, Indonesia menyoroti tiga fokus utama dalam meningkatkan peran perempuan dan anak Perempuan di bidang STEM. Pertama, pendidikan dan literasi digital memastikan masa depan yang lebih baik bagi Perempuan. Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mengangkat isu ketimpangan gender dalam sektor digital. Hal ini merupakan salah satu kontribusi nyata Indonesia untuk menyusun inisiasi dan standar pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam era digital.   “Memastikan perempuan mendapatkan akses yang setara dalam teknologi, finansial, dan kesempatan kerja dalam STEM adalah krusial. Untuk itu, ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin di bidang STEM menjadi syarat dasar untuk dapat menciptakan kebijakan yang efektif, termasuk dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan ”, ujar Indra. Saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai program/kegiatan untuk mempromosikan literasi digital dan kepemimpinan perempuan, seperti program trasnformasi digital perempuan, beasiswa digital talent, dan program pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.   Fokus kedua adalah menciptakan dunia digital yang aman bagi perempuan dan anak. Dalam hal ini, Indonesia telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, yang merupakan terobosan bagi Indonesia yang dapat memperkuat pelindungan bagi perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan seksual, termasuk dalam dunia digital.   Sebagai penutup, Indra menyampaikan bahwa fokus Indonesia yang ketiga adalah pengembangan kebijakan yang inklusif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kemajuan teknologi. “Perempuan harus menjadi garda terdepan dalam perkembangan teknologi. Kebijakan yang responsif gender dapat mengatasi tantangan perempuan dalam sektor STEM dan mampu meningkatkan akses perempuan terhadap keterampilan, kepemimpinan, dan sumber daya teknologi digital ”, tegas Indra.   Pertemuan hari ini menandai komitmen global untuk menciptakan dunia yang setara dan adil bagi Perempuan. Seluruh anggota ekonomi APEC telah bersama-sama menyepakati pentingnya reformasi struktural pada sistem pendidikan yang dapat mendorong keterlibatan lebih banyak perempuan serta meningkatkan minat dan bakat anak perempuan dalam pendidikan dan karir STEM. Revitalisasi sistem dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang STEM yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja ahli di industri STEM, merupakan salah satu peluang yang dapat diambil oleh Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional maupun di Kawasan.     BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id  

Peru (22/05) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) bersama para perwakilan Menteri Urusan Perempuan dan Perdagangan negara-negara Kawasan Asia-Pasifik kembali menegaskan komitmen teguhnya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perdagangan, dalam “Joint Meeting of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade”, di Arequipa, Peru. Selain itu, para Menteri Urusan Perempuan dan Perdagangan di Kawasan Asia-Pasifik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terkait posisi negara dan komitmen mereka terhadap isu perempuan dalam perdagangan.   Dalam pernyataannya, Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan, menguraikan berbagai strategi dan inisiatif yang telah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan. Melalui pendekatan kolaborasi penta-helix, Indonesia melibatkan kementerian terkait, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak partisipasi perempuan dalam pasar perdagangan global dan rantai pasok.   Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Indonesia telah memperkuat pengakuan terhadap usaha milik perempuan dengan menetapkan definisi khusus untuk usaha tersebut. “Kebijakan ini bertujuan menegaskan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan, serta memungkinkan mereka mengelola dan memimpin bisnis mereka secara efektif”, ungkap indra.   Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono, menegaskan bahwa meningkatkan inklusi perempuan melalui pengarusutamaan gender memainkan peran integral dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Indonesia. Upaya ini telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan di banyak sektor termasuk sektor perdagangan. “Dengan menghubungkan perempuan kepada askes sumber daya keuangan, bisnis digital, dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, dapat memperkuat kapasitas ekonomi perempuan”, tegas Djatmiko.   Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan. Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap perempuan dapat mengakses informasi, keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, dibentuknya Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) diikuti dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Inklusi Keuangan Digital Perempuan pada tahun 2023, semakin menegaskan kehadiran negara dalam meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi digital, mempromosikan pentingnya data terpilah dalam sektor keuangan, serta mendorong upaya kolaboratif antar kementerian terkait, otoritas keuangan, dan sektor swasta.   Kemen PPPA juga telah memperkenalkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan Pedoman Kewirausahaan Perempuan Berperspektif Gender, yang menawarkan strategi pengarusutamaan gender dalam transformasi digital dan pengembangan kewirausahaan perempuan. “Dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan mampu merancang kebijakan yang berfokus pada ketimpangan gender dalam kewirausahaan terutama pada akses keuangan dan adopsi digital”, ujar Indra.   Indra juga menyampaikan salah satu inisiatif utama Kemen PPPA adalah pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang berupaya untuk mempercepat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di tingkat akar rumput. Program ini memprioritaskan pengembangan dan penguatan infastruktur dasar kewirausahaan perempuan mulai dari tingkat desa. Saat ini, terdapat 138 desa percontohan di 71 kabupaten dan 33 provinsi, dan akan dilakukan replikasi secara Nasional.   Disaksikan oleh Dina Boluarte, Presiden Peru, yang didampingi oleh Angela Teresa Hernandez, Menteri Perempuan dan Kelompok Rentan Peru, Elizabeth Galdo, Menteri Perdagangan Internasional dan Pariwisata Peru, bersama dengan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indoneisa, serta seluruh perwakilan Menteri Ekonomi APEC yang hadir, Delegasi Indonesia menegaskan bahwa untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak bisa hanya berhenti pada identifikasi isu-isu utama yang dihadapi perempuan saja, namun para ekonomi APEC harus berani menetapkan prioritas nasional untuk memajukan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Kerja sama dan kolaborasi APEC harus secara eksplisit menargetkan perempuan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan kesenjangan dan membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perekonomian. APEC harus mendorong inisiatif berupa dukungan teknis untuk menstimulasi perekonomian di Kawasan dan fokus pada pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.   Pertemuan ini ditutup dengan peluncuran “Joint Statement of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade” yang merupakan tonggak sejarah pertama kalinya dalam forum APEC, dimana para Menteri yang bertanggungjawab pada urusan perempuan dan perdagangan berkumpul dan menyepakati komitmen bersama terkait peran perempuan dalam perdagangan. Adapun beberapa butir dalam pernyataan bersama tersebut adalah; 1) Para menteri menegaskan dukungan mereka untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perdagangan regional dan global; 2) mengakui bahwa akses perempuan terhadap pasar, teknologi, modal dan aset, keterampilan dan pengembangan kapasitas akan berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik, 3) akan terus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lebih banyak perempuan berintegrasi ke dalam perdagangan regional dan global, serta 4) akan mendorong program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perempuan.