Day: November 30, 2023

Jakarta (29/11) – Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) kembali bergema. Kampanye global yang diperingati setiap 25 November sampai 10 Desember ini menjadi momentum untuk mendorong upaya-upaya nyata penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memandang peringatan ini sebagai refleksi kembali kerja-kerja bersama bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. “Momentum (16 HAKtP) ini menjadi sebuah refleksi atas apa kemajuan dan inovasi yang telah dilakukan dalam upaya menurunkan kekerasan sekaligus evaluasi.16 HAKtP ini adalah salah satu momentum internasional dan komitmen global yang dilakukan dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan lainnya, yang dilakukan oleh negara-negara di dunia” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati. Ratna menuturkan kampanye 16 HAKtP sejalan dengan salah satu arahan Presiden RI dalam 5 isu prioritas PPPA, yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi, koordinasi, dan sinergi terus dilakukan pemerintah melalui KemenPPPA untuk terus mendorong agar kampanye dan gerakan-gerakan massif untuk menurunkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dapat dilakukan oleh semua pihak. “Progres, kemajuan, dan tahapan-tahapan sampai saat ini kami lakukan, khususnya dalam rangka memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif. Kita menguatkan dari sisi regulasi dan kelembagaan, bahkan hingga di daerah. Di daerah kita juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang akan melaksanakan layanan teknis berkaitan dengan penanganan dan perlindungan,” jelas Ratna. Dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang KemenPPPA tangani dan merujuk pada SIMFONI PPA, Ratna menuturkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jadi kasus tertinggi yang dialami perempuan dengan jenis kekerasannya adalah kekerasan fisik. Ratna juga menambahkan jika pelaporan kekerasan ada tren peningkatan, karena adanya keberanian masyarakat atau korban untuk speak up dan melaporkan kasus yang dialaminya. “Layanan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 telah diluncurkan sebagai alternatif solusi bagi masyarakat atau korban untuk melapor. SAPA 129 sebagai ruang aksesibilitas, bentuk negara hadir melalui KemenPPPA untuk bisa memastikan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi tidak boleh ada satupun perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang tidak tertangani. Ini yang harus menjadi komitmen bersama. Sinergi dan kolaborasi bersama itu kuncinya,” tambah Ratna. Lebih lanjut, Ratna menambahkan jika kampanye 16 HAKtP beririsan dengan peringatan hari penting lainnya seperti Hari disabilitas, Hari antiperbudakan, dllnya,   sehingga kegiatan lainnya dilaksanakan  dengan isu tematik yang mengangkat isu-isu kekerasan di berbagai ranah kehidupan. HAKtP juga menjadi sarana untuk mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk UN Women. Secara internasional, kampanye 16 HAKtP diselenggarakan oleh UN Women. Head of Programme UN Women Indonesia, Dwi Faiz menuturkan tahun 2023, tema yang diangkat pada kampanye 16 HAKtP adalah “Unite! Invest to prevent violence against women and girls”. Tema ini befokus pada pentingnya investasi pada strategi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan upaya kolektif berbagai pihak. “Saya berharap suatu saat hari ini tidak akan kita peringati lagi. Untuk melakukan itu perjalannya panjang, jauh, dan melelahkan. Saya juga setuju bahwa ini tidak hanya bertumpu hanya pada KemenPPPA, atau UN Women atau UPTD PPA atau pemerintah daerah saja tetapi kita semua. Kunci nya lagi-lagi kalau semua sudah dilakukan, respons dan lain-lain kita harus melihat apakah kita sudah menjadi bagian penting untuk mencegah kekerasan perempuan terjadi,” ujar Head of Programme UN Women Indonesia, Dwi Faiz.   BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id

Jakarta (30/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award 2023 pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-52 Tahun 2023 di Jakarta International Velodrome. Menteri PPPA menghaturkan terima kasih dan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan berkaitan dengan pengabdian, bakti, dan keberhasilan yang dicapai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan transformasi dan kontribusi luar biasa dalam pembangunan Indonesia. “Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi saya dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pencapaian ini tidak luput dari adanya dukungan dan sinergi berkelanjutan antar berbagai pihak yang bersama-sama berkontribusi dan melakukan transformasi pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas penghargaan luar biasa ini,” ungkap Menteri PPPA dalam keterangannya, Rabu (29/11). Menteri PPPA mengemukakan kiprah KORPRI selama 52 tahun telah berhasil membangun solidaritas, mempererat persahabatan, dan mempersatukan jiwa korsa ASN Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, KORPRI pun turut andil dan berkontribusi dalam menyejahterakan anggota dan keluarganya. Mengusung tema Korprikan Indonesia pada Peringatan HUT Korpri ke-52, diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam upaya membangun kesatuan, kebersamaan, dan dedikasi antara ASN dan pemerintah. “Sepak terjang KORPRI selama 52 tahun ini membuktikan bahwa KORPRI merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia yang mampu membina dan meningkatkan jiwa korsa dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. KORPRI merupakan bagian integral dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Menteri PPPA. Lebih lanjut, Menteri PPPA menuturkan Kemen PPPA bersama dengan KORPRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam pendayagunaan ASN agar berdaya saing dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Di era transformasi birokrasi yang bergulir ini, ASN dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan dan menjalankan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkelas dunia. “Saya berharap ASN Republik Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Indonesia. Dengan menanamkan dan mewujudkan core value ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, dan Loyal (BerAKHLAK), sangat memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tandas Menteri PPPA. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA hadir langsung menerima Penghargaan Lifetime Achievement yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh. Selain Menteri PPPA, penghargaan Lifetime Achievement juga diberikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifuddin; Ketua Mahkamah Yudisial Republik Indonesia, Amzulian Rifai; Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih; Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin; dan Menteri Dalam Negeri Periode 2009-2014, Gamawan Fauzi.