Day: October 20, 2022

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penopang Kesejahteraan Keluarga dan Negara Dipublikasikan Pada : Senin, 17 Oktober 2022 Dibaca : 109 Kali Siaran Pers Nomor: B- 513/SETMEN/HM.02.04/10/2022 Jakarta (14/10) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga meyakini pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi akan mendorong penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini banyak dipicu oleh masalah ekonomi. “Kontribusi perempuan pada perekonomian keluarga, juga akan menjadi kekuatan perempuan pada proses pengambilan keputusan dalam rumah tangganya, termasuk untuk berbagi peran dalam mendidik dan mengasuh anak bersama suami secara lebih adil. Maka, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan penting dilakukan,” ujar Menteri Bintang dalam kegiatan W20 SISPRENEUR Friendly Session Leveling Up Together With The Sisters, Kamis (13/10) secara online. Peran perempuan dalam kemampuan kewirausahaan berdampak luas, tidak hanya bagi peningkatan ekonomi keluarga dan ekonomi nasional, namun juga akan mendorong tersedianya lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja. Di sisi lain, Menteri Bintang menyayangkan potensi UMKM perempuan masih belum maksimal. “Intervensi harus dilakukan dengan sinergi, kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak untuk membuka akses permodalan, akses pengetahuan, akses pasar bagi perempuan, hingga dukungan baik dari negara maupun masyarakat,” tegas Menteri Bintang. Selaras dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20, Program W20 Sispreneur  hadir untuk mendorong ekonomi inklusif melalui pemberdayaan kepada 1000 womenpreneurs Indonesia agar #BeraniNaikKelas melalui adanya akses permodalan dan transformasi digital. Program ini membuka akses perempuan ke berbagai pengetahuan seperti pemahaman perspektif gender, perencanaan bisnis, pemasaran, dan branding, literasi keuangan dan pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mendapat dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selaku Mother Ministry bagi W20. Melalui serangkaian kelas inkubasi bisnis, pitching, dan penjurian program ini telah mencetak UMKM perempuan unggul dan berdaya, serta meningkatkan keterampilan perempuan dalam digitalisasi teknologi, yang berdampak positif terhadap usaha yang berkelanjutan dan naik kelas. “Selamat kepada para pemenang Program W20 Sispreneur, yang merupakan prorgam kolaborasi dengan  PT XL Axiata Tbk. Saya berharap para pemenang dapat menyalurkan ilmu dan praktik baik yang sudah diterima, ke lebih banyak perempuan di daerah-daerah lainnya. Sehingga, peluang untuk memiliki akses pengetahuan dan akses untuk memasarkan produk ke pasar digital bisa menjadi milik semua perempuan,” ucap Menteri Bintang. BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id

KemenPPPA Dukung APSAI Pusat dan Daerah Sinergikan Langkah Menuju Indonesia Layak Anak 2030 Dipublikasikan Pada : Senin, 17 Oktober 2022 Dibaca : 85 Kali Siaran Pers Nomor: B- 516/SETMEN/HM.02.04/10/2022 Jakarta (15/10) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus mendorong partisipasi publik khususnya dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Indonesia. Hadirnya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) diharapkan menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut sekaligus mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di daerah. “Sudah banyak kerja-kerja nyata APSAI bekerja sama dengan kami di KemenPPPA. KemenPPPA mempunyai penghargaan Kab/Kota Layak Anak, dan salah satu indikator penghargaan itu adalah terbentuknya asosiasi ini di daerah, karena kami tahu yang dilakukan APSAI ini konsern dalam hal pemenuhan hak anak untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas,” ujar Menteri Bintang dalam Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2022 APSAI, Sabtu (15/10). Menteri Bintang menyampaikan selamat kepada Ketua APSAI periode 2022-2027 yang terpilih yakni Wida Septarina dan berharap APSAI dapat terus mendorong perlindungan hak anak di Indonesia. Menteri Bintang juga menyepakati langkah sinergis pusat daerah serta kolaborasi pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan upaya menuju Indonesia Layak Anak 2030. “Sejalan dengan visi dan misinya, APSAI diharapkan dapat terus menggugah kepedulian dan meningkatkan peran aktif perusahaan atau pelaku bisnis agar peduli terhadap pemenuhan hak anak dan mendorong terciptanya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030”, kata Bintang. Ketua Umum APSAI Luhur Budijarso periode 2016-2021 memaparkan beberapa pencapaian penting dimasa kepengurusannya seperti aksi nyata perusahaan anggota dalam mendukung hak dan kesejahteraan anak, penyelenggaraan Anugerah Pelangi dan pengakuan keberadaan APSAI di forum Internasional. “Capaian penting lain yang menjadi catatan adalah meningkatnya jumlah anggota APSAI daerah secara signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, meskipun harus melalui 2 tahun masa pandemi. Ini yang akan kita terus dorong agar semua daerah di Indonesia terbentuk APSAI khususnya untuk mendukung Kab/Kota Layak Anak” jelas Luhur. Ketua APSAI periode 2022-2027, Wida Septarina mengatakan, program 100 hari pengurus terpilih adalah melakukan konsolidasi internal organisasi untuk memastikan adanya kesatuan langkah pusat dan daerah untuk percepatan target Indonesia Layak Anak 2030. Lenny Rosalin, pembina APSAI yang turut andil lahirnya APSAI pada tahun 2011 membagikan kisah kilas balik lahirnya APSAI. “APSAI merupakan wadah percepatan implementasi peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Indonesia. Lewat APSAI pula kita bisa memastikan sinergi dunia usaha dengan program pemerintah dalam mewujudkan Kota atau Kabupaten layak anak” jelas Lenny. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2022 dengan tema “APSAI Maju, Anak Indonesia Terlindungi”. Acara ini dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh anggota APSAI Pusat dan 18 APSAI daerah yang hadir dari berbagai kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia. Saat ini APSAI telah berdiri di 19 provinsi, 58 kabupaten/kota dan beranggotakan 1440 perusahaan anggota di seluruh Indonesia. BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mail : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id

KemenPPPA dan Nahdlatul Ulama (NU) Tandatangani MoU Tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dipublikasikan Pada : Sabtu, 15 Oktober 2022 Dibaca : 99 Kali SIARAN PERS KemenPPPA dan Nahdlatul Ulama (NU) Tandatangani MoU Tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   Siaran Pers Nomor: B- 519 /SETMEN/HM.02.04/10/2022 Jakarta (15/10) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepakat untuk melakukan sinergi kerjasama dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak sebagai salah satu upaya untuk mempercepat 5 (lima) arahan Presiden Joko Widodo yang diamanatkan kepada KemenPPPA. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dengan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dalam kegiatan Pembukaan NU Women Fest. Penandatangan MoU juga disaksikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Kesehatan , Budi Gunadi Sadikin. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyambut baik kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama-sama memberdayakan perempuan serta melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Dari berbagai data yang ada, baik itu data indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, maupun indeks pemberdayaan gender, masih terjadi ketimpangan yang terlalu lebar antara laki-laki dan perempuan, maupun target indeks perlindungan anak ini masih jauh dari yang diinginkan. “NU sudah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender, memberikan ruang yang besar untuk pemberdayaan perempuan serta memperjuangkan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk kita bersama, bahwa partisipasi perempuan sudah tidak diragukan lagi. Setelah penandatanganan MoU, selanjutnya adalah melakukan kerja-kerja konkrit ke dalam hal pemberdayaan perempuan khususnya di perempuan NU. Kami juga menyampaikan apresiasi setulus-tulusnya tentang adanya deklarasi “Menentang Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Masyarakat” demikian juga Peluncuran Satuan Petugas NU Women,” ujar Menteri Bintang. Menteri PPPA juga mengajak perempuan NU yang ada di pelosok seantero nusantara untuk mendukung upaya menghapus ketimpangan gender, mendorong pemberdayaan perempuan secara ekonomi, meningkatkan pengasuhan kepada anak-anak, kemudian memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi dan implementasi UU TPKS. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengatakan para aktivis perempuan di lingkungan NU memiliki komitmen kuat untuk menjadikan perempuan sebagai perempuan mandiri dan berkualitas. “Tidak ada gerakan perempuan yang lebih kuat sampai dengan menentukan dinamika masyarakat melebihi gerakan di lingkungan perempuan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan gerakan NU Women ini atau perempuan NU atau Wanudiyo NU ini semua akan membawa kita kepada masa depan perempuan yang lebih baik, pada kualitas peran perempuan yang lebih baik, meningkatnya kualitas perempuan akan menghasilkan meningkatnya kualitas peradaban,” tegas KH Yahya Cholil Staquf. Sementara itu, Ketua Organizing Comitte NU Women, Yenny Wahid menyatakan bahwa semangat kesetaraan sejak awal sudah didengungkan oleh para ulama NU. Pihaknya selain akan lebih masiv melakukan program-program pemberdayaan perempuan, juga mengedukasi masyarakat dan kelompok perempuan tidak menjadi korban kekerasan. “ NU women akan melakukan program-program peningkatan kapasitas, membentuk satgas perempuan, yang punya tugas utama untuk membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Selain itu, NU Women Fest juga berperan sebagai aggregator maupun juga ruang konsolidator, agar perempuan-perempuan NU bisa lebih dinamis lagi dalam memperjuangkan berbagai macam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat manusia serta masyarakat NU. Kami akan fokus pada 3 isu besar yaitu penguatan perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan perubahan iklim dan pemberdayaan preempuan NU secara ekonomi, sosial , politik, maupun keagamaan.  NU women bersama dengan para mitra akan memberikan literasi keuangan pada satu juta orang perempuan selama beberapa tahun kedepan agar bisa lebih berdaya secara finansial,” tutur Yenny.   BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp.& Fax (021) 3448510 e-mil : humas@kemenpppa.go.id website : www.kemenpppa.go.id